PK Diterima, Bupati Pesisir Selatan Bebas

Gravatar Image
  • Whatsapp

Padang, LiraNews – Bupati Pesisir Selatan Rusma Yul Anwar kini bisa bernafas lega dan tak takut lagi dikejar-kejar eksekutor dari Kejaksaan Negeri Painan. Pasalnya, Peninjauan Kembali (PK), mantan wakil bupati semasa Hendra Joni itu, diterima oleh Mahkamah Agung RI (MARI). Dengan demikian bupati yang divonis 1 tahun penjara dalam hal pengrusakan hutan mangrove itu dinyatakan bebas.

Putusan PK yang diumumkan oleh Mahkamah Agung RI tanggal 15 Desember kemarin, sudah berkekuatan hukum tetap, artinya yang bersangkutan sudah bisa tidur nyenyak dan focus membangunan Pesisisr Seatan kedepan.
Rusma Yul Anwar demikian nama sang bupati, mengajukan PK (Peninjauan Kembali) ke Mahkamah Agung RI yang teregister dengan Nomor 442 PK/Pid.Sus-LH/2021 setelah kasasinya ditolak beberapa waktu lalu.

Bahkan, sang bupati sempat akan di eksekusi oleh Kejaksaan Negeri Painan, namun digagalkan warga yang demo besar-besaran menghalangi eksekusi itu berlangsung. Dalam Situs Resmi Informasi Perkara Mahkamah Agung RI tangga 15 tersebut, sidang PK itu dipimpin hakim Soesilo yang beranggotakan Eddy Army dan Sri Murwahyuni. Majelis hakim membacakan putusannya pada Rabu (15/12/2021) kemarin.

Dikutip dari situs resmi MA Sabtu (18/12/2021), Amar putusan berbunyi: ‘kabul’ (dikabulkan). Mantan Wakil Bupati Pessel ini divonis 1 tahun penjara oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang pada 13 Maret 2020 silam, yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 642/Pid.Sus-LH/2019/PN Pdg. Yang bersangkutan divonis bersalah melanggar Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam amar putusan itu Rusma Yul Anwar juga dihukum membayar denda Rp1 miliar subsider tiga bulan kurungan. Karena itulah yang bersangkutan melalui tim penasehat hukumnya bersama-sama tim JPU mengajukan banding.

Namun, banding yang teregister pada 31 Maret 2020 dengan nomor 88/PID.SUS-LH/2020/PT PDG dan diputus pada 30 April 2020. Majelis hakim pengadilan tinggi menerima banding kedua belah pihak dan menguatkan putuskan pengadilan sebelumnya.

Masih terbukanya peluang untuk upaya hukum maka dipakailah Rusma Yul Anwar dengan mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam putusan Kasasi pada perkara yang teregister dengan nomor 31 K/PID.SUS-LH/2021, banding Rusma Yul Anwar juga ditolak melalui putusan yang dibacakan majelis hakim pada 24 Februari 2021 silam. Putusan ini dibacakan saat detik-detik pelantikan Rusma Yul Anwar akan dilantik jadi Bupati Pesisir Selatan menggantikan Hendra Joni sebagai bupati Pesisir Selatan.

Rusma Yul Anwar merupakan rival terberat Hendra Joni dalam pemilihan tersebut. Hendra Joni yang incumbent “keok” dalam perolehan suara, dan upaya hukum yang dilakukan Hendra Joni ke Mahkamah Konstitusi juga gagal.
Pada putusan Kasasi Rusma Yul Anwar, yang bersangkutan sudah harus menjalani hidup dalam penjara, sebab putusan Kasasi itu sudah berkekuatan tetap. Bahkan, tim eksekutor dari Kejaksaan negeri Painan, sudah melaksanakan tugas menjemput Rusma Yul Anwar untuk menjebloskannya ke penjara. Akan tetapi digagalkan oleh massa yang saat itu mengawal sang bupati dengan ketat.

Eksekusi putusan PK tidak terlaksana, walau sudah beberapa kali eksekutor dari kejaksaan negeri Painan menemput yang berankutan sampai akhir ada kesepatan penundaan eksekusi karena yang bersangkutan mengajukan PK (Peninjauan Kembali), sesuai dengan adanya Novum (Fakta Baru) yang dapat meringankan sang bupati.

Demikianlah, drama esekusi bupati Pesisir Selatan berakhir dan yang bersangkutan sudah dapat tidur dengan nyenyak setelah sidang PK menerima dan menganulir putusan putusan Kasasi. Hasilnya sudah dapat ditebak, dimana Rusma Yul Anwar dinyatakan bebas.

Menjemput kasus yang menyeret Rusma Yul Anwar sampai ke pengadilan adalah, yang bersangkutan diseret ke meja hijau dalam kasus tuduhan pengrusakan hutan bakau (mangrove) di kawasan Mandeh, Kec. Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan. Sebagaimana diketahui, kawasan Mandeh adalah sebuah destinasi pariwisata daerah secara nasional. Bahkan, sudah masuk Ripnas pariwisata nasional. Rusma Yul Anwar dituduh merusak hutan bakau ini tahun 2016. LN-Erisman

Related posts